Kuytanda.com l Jember, – Warga Desa Sucopangepok Halimatus Sa’diyah, dusun Pakel desa Sucopangepok kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember menyoal payung hukum pelarangan panen kopi warisan orang tuanya yang bersertifikat atas nama dirinya yang bernomor 561 dengan salinan kutipan letter C : 820 Persil 0 Klas D II.
Halimatus mengaku jika kalangan keluarganya sudah mengelola tanah kebun kopi yang berlokasi di desa Sucopangepok tersebut sekitar 60 tahun, bahkan sudah memiliki sertifikat tanah sejak tahun 2017.
Halimatus juga mengatakan jika Kades Abdurahman melarang dirinya memanen kopi di kebun seluas 4,7 ribu Meter persegi yang ia kelola sejak Desember 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Padahal sejak dulu, abah saya memanen kopi di kebun tersebut dan tidak ada masalah,” terangnya, Minggu (22/06/2025).
Lanjut Halimatus, akibat tidak dipanen, pohon kopi yang ia kelola saat ini banyak yang rusak dan hasil panennya menurun drastis.
Halimatus juga bercerita jika saat pengukuran sertifikasi tanah melalui program PTSL 2017 tidak ada masalah, bahkan saat pengukuran ada Kasun sama petugas BPN.
“Kami berharap bisa memanen kopi yang berada di kebun yang sudah ia kelola,” tegasnya.
Sementara Abdurahman, Kades Sucopangepok membenarkan jika ia sempat melarang Halimatus Sa’diyah untuk memanen kopinya, karena ada keluhan dari warga.
“Kami memberitahu Halimatus Sa’diyah untuk sementara tidak memanen kopi sebelum permasalahannya selesai,” ucapnya, Minggu (22/06/2025).
Kades Sucopangepok juga mengatakan bahwa pemberhentian memanen kopi saat Desember 2023 belum ada gugatan ke pengadilan.
Abdurahman menyampaikan bahwa objek lahan yang sudah bersertifikat beda dengan objek yang menjadi sengketa.
“Nomor sertifikat tanah Halimatus Sa’diyah itu di Persil 42 sedangkan yang diperebutkan adalah Persil 53 milik Surasma Karso,” tuturnya, di kediamannya.
Abdurahman juga membenarkan jika pembuatan sertifikat tanah Halimatus Sa’diyah semasa dirinya menjabat Kades, adapun petugas pengukuran sekitar tujuh hingga sebelas orang.
“Saya kurang paham terkait peta map pengukuran tanah,” jelasnya.
Kades Sucopangepok menambahkan, untuk putusan eksekusi lahan dari pengadilan belum ada, pungkasnya.( Nono Kartika).
